Pages

Selasa, 08 Mei 2012

makalah SKPM bertema Impor garam di Indonesia


DAMPAK KEBIJAKAN IMPOR GARAM TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI GARAM INDONESIA


Oleh
FITRI NINGSIH
I34100061








DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2011

FITRI NINGSIH. Dampak Kebijakan impor Garam terhadap Kesejahteraan Petani Garam Indonesia. Di bawah bimbingan Dr. Ir. Ekawati Sri Wahyuni, MS dan Tiara Anja Kusuma
Indonesia dikenal dengan negara maritim karena luasnya laut yang dimiliki negara ini. Garis pantainya saja mencapai 90.000 km. Namun, belakangan ini justru garam menjadi masalah. Negeri yang seharusnya mampu memproduksi garam berlimpah, malah harus mendatangkan garam dari negara lain seperti, Australia, India, Singapura, bahkan dari Jerman. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk manganalisis dampak dari  kebijakan impor garam terhadap kesejahteraan petani garam Indonesia. Metode pengolahan data yang digunakan pada pembuatan makalah ini adalah dengan menggunakan data sekunder yaitu berupa data-data yang diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai topik yang akan dibahas. Kemudian data-data tersebut diolah sesuai dengan materi pembahasan dalam makalah ini. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa adanya dampak negatif dari kebijakan impor garam terhadap petani garam Indonesia. Turunnya harga garam sangat berdampak pada penghasilan petani garam Indonesia yang pada akhirnya banyak yang memutuskan untuk menjual lahan pertaniannya karena sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kata kunci: negara maritim, impor, petani garam, harga garam















Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul “Dampak Kebijakan impor Garam terhadap Kesejahteraan Petani Garam Indonesia”. Makalah ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir MK Berpikir dan Menulis Ilmiah (KPM 200) pada Departemen Sains Komunakasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Ir. Ekawati Sri Wahyuni, MS sebagai dosen MK Berpikir dan Menulis Ilmiah dan kakak Tiara Anja Kusuma sebagai asisten dosen yang telah membimbing dan memberikan masukan serta saran selama proses penulisan hingga penyelesaian makalah ini.
Semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

                                                                                                Bogor, 14 Deseber 2011

                                                                                                Fitri Ningsih
                                                                                                NRP. I34100061














































Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun sayangnya masalah yang dihadapi petani semakin lama semakin banyak. Selain sebagai negara agraris, Indonesia juga dikenal dengan negara maritim, karena luasnya laut yang dimiliki negara ini. Garis pantainya saja mencapai 90.000 km. Namun, belakangan ini justru garam menjadi masalah. Negeri yang seharusnya mampu memproduksi garam berlimpah, malah harus mendatangkan garam dari negara lain seperti, Australia, India, Singapura, bahkan dari Jerman. Dan ternyata impor garam ini sudah berlangsung lama. Dan lebihnya parahnya lagi, garam yang diimpor justru lebih besar daripada garam lokal. Keadaan ini semakin diperparah dengan kenyataan bahwa “akumulasi dari garam lokal dan impor itu telah melabihi kebutuhan garam Indonesia yang mengakibatkan rendahnya harga garam” (BPS 2003). Sebagai contoh, produksi garam nasional hanya mencapai 780.250 ton, sedangkan impor membeludak sebesar 1,826 juta ton sehingga jumlah pasokan nasional pada 2007 mencapai 2,61 juta ton, sementara total konsumsi hanya 2,40 juta ton, sehingga harganya cenderung jatuh. Selain itu, harga jual dari garam tradisional pun masih rendah, pada tahun 2009 berdasarkan ketetapan dari pemerintah pusat harga garam K1 (kualitas teratas) adalah Rp. 325/kg dan K2 adalah Rp. 250/kg. Sedangkan untuk garam K3 tidak diberlakukan lagi karena pabrik tidak mau menerima garam kualitas rendah dari petani. Tidak hanya itu, dalam tulisannya Waluyo secara gamblang menyatakan “Industri garam bahkan tidak pernah dikelompokkan ke dalam barang strategis kendati kebutuhan domestik sangat besar dan keberadaannya sangat vital dalam mencukupi kebutuhan dasar rakyat (Waluyo 2011)”. Ini memang sangat menyedihkan dan keadaan seperti inilah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani garam lokal terutama dari aspek ekonomi.

Metode pengolahan data yang digunakan pada pembuatan makalah ini adalah dengan menggunakan data sekunder yaitu berupa data-data yang diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai topik yang akan dibahas. Kemudian data-data tersebut diolah sesuai dengan materi pembahasan dalam makalah ini.
Impor garam yang dilakukan pemerintah dan kesejahteraan petani garam Indonesia merupakan variabel yang memiliki keterkaitan dan perlu untuk dianalisis. Petani yang menggantungkan kehidupannya pada pertanian garam akan merasakan dampak dari impor tersebut secara langsung. Dan tentu saja ini sangat berhubungan erat dengan kesejahteraan petani garam itu sendiri terutama dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kemungkinan impor garam yang dilakukan oleh pemerintah akan berpengaruh terhadap   kesejahteraan petani garam Indonesia, terutama petani kecil. Pengaruh tersebut bisa ditinjau dari dua aspek baik ekonomi maupun aspek sosial.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan-permasalahan pokok yang akan dikaji antara lain:
1      Apakah faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk melakukan impor garam di Indonesia?
2      Bagaimanakah hubungan antara kebijakan impor garam terhadap kesejahteraan petani garam Indonesia?
3      Bagaimanakah solusi untuk mengatasi dampak kebijakan impor garam terhadap petani garam Indonesia?

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan, maka ada beberapa tujuan dari makalah ini, antara lain:
1      Mengetahui faktor yang mempegaruhi keputusan pemerintah mengenai kebijakan impor garam di Indonesia
2      manganalisis hubungan antara kebijakan impor garam terhadap kesejahteraan petani garam Indonesia
3      Mengetahui solusi untuk mengatasi dampak kebijakan impor garam terhadap petani garam Indonesia.



2.1 Definisi Kebijakan
Menurut Harold D. Laswell kebijakan adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Sedangkan menurut Carl J. Frederick kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan, dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Senada dengan J. Frederick, Thomas Dye menyatakan bahwa kebijakan adalah apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh pemerintah 

Menurut Edi Soeharto, PhD dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, kesejahteraan adalah suatu keadaan dimana seseorang terpenuhi kebutuhannya. Kesejahteraan bisa dilihat dari dua sisi yaitu kesejahteraan secara ekonomi dan kesejahteraan sosial. Tapi dalam buku ini, Edi Soeharto lebih banyak berbicara mengenai kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dibutuhkan suatu bentuk pembangunan kesejahteraan sosial yang diharapkan mampu menciptakan kondisi sosial yang adil dan merata serta berjalannya suatu sistem kesejahteraan sosial yang mapan dan melembaga sebagai salah satu piranti kehidupan masyarakat Indonesia dalam upaya menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan standar kemanusiaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/9/2005 hal yang melatarbelakangi dilaksanakannya impor garam di Indonesia adalah produksi garam dalam negeri, baik mutu maupun jumlah, sampai saat ini belum dapat memenuhi  kebutuhan garam dalam negeri, terutama garam sebagai bahan baku industri masih sangat rendah, sehingga masih diperlukan garam yang bersumber dari impor.








Impor yang terjadi di indonesia sudah berlangsung sejak lama bahkan sejak zaman pemerintahan presiden Soekarno dan semakin meningkat pada saat pemerintahan presiden Soeharto. Jika menyangkut tentang kebijakan impor garam yang telah terjadi di Indonesia yang berlangsung sejak tahun 1994, kita bisa mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 69 tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/9/2005 tentang Ketentuan Impor Garam. Setelah itu, juga dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/1012007, sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/9/2005. Namun, pada dasarnya isi dari peraturan menteri perdagangan tersebut adalah sama namun, perubahan yang terjadi hanya dalam bentuk perubahan-perubahan cara (teknis) dalam proses impor garam di Indonesia.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI tersebut, hal yang melatarbelakangi dilaksanakannya impor garam di Indonesia adalah produksi garam dalam negeri, baik mutu maupun jumlah, sampai saat ini belum dapat memenuhi  kebutuhan garam dalam negeri, terutama garam sebagai bahan baku industri masih sangat rendah, sehingga masih diperlukan garam yang bersumber dari impor.
Kebijkan yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk didalamnya kebijakan impor, tentu saja bertujuan terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Mengenai kesejahteraan ini, penulis setuju dengn Edi Soeharto, PhD yang menyatakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, “kesejahteraan adalah suatu keadaan dimana seseorang mampu memenuhi kebutuhannya” (Soeharto 2010). Dalam bukunya ini, Edi Soeharto lebih banyak berbicara mengenai kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dibutuhkan suatu bentuk pembangunan kesejahteraan sosial yang diharapkan mampu menciptakan kondisi sosial yang adil dan merata serta berjalannya suatu sistem kesejahteraan sosial yang mapan dan melembaga sebagai salah satu piranti kehidupan masyarakat Indonesia dalam upaya menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan standar kemanusiaan. Sedangkan Entang Sastraatmadja dalam tulisannya yang berjudul Indikator Kesejahteraan Publik menyatakan bahwa kesejahteraan bisa dilihat dari berbagai aspek tak hanya sosial. Salah satunya adalah kesejahteraan secara ekonomi. Kesejahteraan ekonomi bisa terlihat jelas melalui tingkat pendapatan masyarakat. Diindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendapat, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya (Sastraatmadja 2010).

Garam merupakan komoditi strategis sebagai bahan baku industri dan bahan pangan yang sangat dibutuhkan oleh hampir semua masyarakat. Namun,  produksi garam yang dihasilkan oleh petani garam Indonesia belum mampu untuk memenuhi kebutuhan garam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor garam. Tapi, dalam realisasinya, tujuan dilakukan impor sebagaimana yang telah dijelaskan sebalumnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, justru menimbulkan masalah baru karena melebihi jumlah yang dibutuhkan. Ini bisa terlihat pada data yang ada pada tabel 1 dibawah ini.
Tabel 1 Hasil Produksi dan Kebutuhan Garam Nasional Pada Periode 1999-2003
No
Provinsi
Luas area (Ha)
Produksi (ton/tahun)
1999
2000
2001
2002
2003
I
Pasokan Dalam Negeri
1
Aceh
277
12000
12000
12000
10000
8000
2
Jawa barat
1716
38000
40000
45000
130000
130000
3
Jawa tengah
3248
50000
55000
63000
220000
220000
4
Jawa timur
14613
271700
275000
292000
570000
615000
5
Bali
29
1200
1200
1200
2200
2500
6
NTB
1052
44700
47000
40000
61000
61500
7
NTT
304
12900
20000
11000
10000
30000
8
Sulawesi Selatan
1260
45000
50000
50000
70000
70000
9
Sulawesi Tengah
300
140
140
140
18000
18000
Jumlah
22799
475640
500340
514340
1091200
1155000
II
Kebutuhan
1
Garam konsumsi

895000
920000
940000
970000
1025000
2
Perminyakan

100000
100000
100000
100000
100000
3
Lain-lain

92000
92000
96000
96000
100000
4
Garam industri

951000
991000
1001000
1051000
1001000

Jumlah

2038000
2103000
2137000
2217000
2326000
III
Impor






Jumlah impor

1852509
1438336
1587359
1552658
1426340
IV
Garam di Indonesia
Jumlah total (produksi+impor)

2328149
1938676
2101699
2643858
2581340
Sumber : BPS 2003
Tabel di atas menunjukkan bahwa garam yang diimpor lebih banyak daripada garam yang diproduksi lokal. Kita ambil satu contoh pada tahun 2002. Pada tahun 2002, produksi garam nasional hanya mencapai 1091200 ton, sedangkan impor membeludak sebesar 1.552.658 ton sehingga jumlah pasokan nasional pada 2002 mencapai 2.643.858 ton, sementara total konsumsi hanya 2217000 ton (melebihi 426858 ton terhadap kebutuhan), akibatnya harga jatuh. Selain itu, harga jual garam tradisional dari petani masih rendah. Hal ini mengakibatkan posisi tawar garam rakyat makin lemah. Inilah yang akan berdampak langsung terhadap kehidupan petani garam indonesia.

            Impor garam yang dilakukan oleh pemerintah akan berpengaruh terhadap kesejahteraan petani garam Indonesia. Kesejahteraan tersebut bisa dilihat dari aspek ekonomi maupun sosial. Aspek ekonomi ditandai dengan penurunan pendapatan petani akibat harga yang sangat rendah, sedangkan aspek sosial bisa dilihat dengan adanya perubahan struktur sosial yang ada di masyarakat setelah adanya kebijakan impor garam di Indonesia. Keterangan lebih jelasnya bisa dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Impor garam yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap petani garam Indonesia. Tujuan impor yang pada awalnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diperoleh di dalam negeri ataupun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang walaupun di dalam negeri ada, tapi tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan konsumsi di dalam negeri. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, tujuan yang ditetapkan tersebut tidak terealisasi sesuai dengan rencana. Kebijakan tersebut justru malah membawa dampak negatif bagi masyarakat Indonesia, terutama petani garam Indonesia. Banyak petani tidak dapat bertahan dengan pilihan usahanya, bahkan ada yang meninggalkan usahanya dan berpindah menekuni mata pencaharian lain. Problem yang dihadapi petani garam yang tampak kepermukaan, antara lain menyangkut harga, mutu garam yang sangat rendah, sampai membanjirnya garam impor.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/9/2005, harga garam KP1 (kualitas teratas) adalah Rp. 200.000,- per ton, yang artinya garam rakyat yang kualitas bagus hanya dihargai Rp. 200,-/kg.  Harga garam kategori KP2 adalah Rp. 150.000,00 per ton, atau Rp. 150,00/kg. Dan harga garam KP3 adalah Rp. 80.000,00 per ton, atau hanya dihargai Rp. 80,00/kg.  Bahkan untuk garam KP3 tidak diberlakukan lagi karena pabrik tidak mau menerima garam kualitas rendah dari petani.
Harga yang sangat rendah akibat membanjirnya garam impor telah membuat kehidupan ekonomi petani garam lokal semakin merosot tajam. Kebijakan pemerintah yang tidak begitu berpihak pada petani lokal, dan sepertinya melupakan bahwa dalam stuktur masyarakat ada golongan pengepul yang seringkali membantu petani garam berupa pinjaman alat dan modal usaha, namun mengharuskan petani garam untuk menjual garam hasil produksinya hanya kepada pengepul tersebut. Dan sangat disayangkan sekali harga yang diberikan oleh para pengepul ini juga sangat rendah. Akhirnya posisi petani garam Indonesia semakin sulit. Pemerintah yang seharusnya menjadi tempat mereka untuk meminta perlindungan, malah menetapkan impor garam dan ketentuan harga yang sangat rendah. Ketetapan pemerintah mengenai harga garam yang sangat rendah ini, tentu saja akan mengakibatkan penurunan pendapatan petani garam Indonesia. Dan menurunannya  pendapatan akan berimbas pada tingkat pendidikan, kesehatan, dan pada akhirnya “sejahtera” semakin jauh dari harapan petani garam Indonesia.

Banyaknya petani yang menjual lahan pertanian garamnya akibat merasa bahwa pertanian garam tidak lagi menjadi mata pencaharian yang potensial, secara tidak langsung telah mengubah struktur sosial masyarakat. Mengenai hal ini, kita bisa mengambil kasus yang diteliti oleh seorang mahasiswa Universitas Diponegoro yaitu Yeti Rochwulaningsih  mengenai petani garam di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Dari penelitiannya, dia menyatakan bahwa jumlah petani garam pemilik lahan pada tahun 1990 sebanyak 784 orang, tahun 2000 menurun menjadi 729 orang dan pada tahun 2005 menjadi 718 orang. Peningkatan terjadi pada jumlah petani penggarap/ buruh garap di mana pada tahun 2000 terdapat sebanyak 3.986 orang dan pada tahun 2005 menjadi 4.739 orang. Adapun jumlah perusahaan garam rakyat di kabupaten Rembang juga cenderung menurun, pada tahun 1990 terdapat 12 perusahaan, pada tahun 2000 berkurang menjadi 6 perusahaan dan tahun 2005 berkurang lagi tinggal 4 perusahaan  (Rembang Dalam Angka 1990, 2000 dan 2005). Padahal luas lahan garam relatif tidak berubah, yaitu 1.189,449 ha pada tahun 1990 (Jawa Tengah Dalam Angka, 1991), 1.184,965 ha pada tahun 2000 dan 1.184,965 ha pada tahun 2005 (Rochwulaningsih 2009).
Dari contoh diatas dapat kita lihat bagaimana menurunnya jumlah petani garam yang masih memiliki lahan sendiri.  Sedangkan petani penggarap semakin meningkat jumlahnya. Fenomena itu pada satu sisi menunjukkan bahwa posisi dan status sosial ekonomi petani garam semakin termarjinalkan  atau terpinggirkan dan  pada sisi yang lain juga dapat dimaknai  telah terjadi polarisasi dalam penguasaan lahan garam atau dominasi oleh beberapa golongan (perusahaan yang ada di Rembang). Penguasaan lahan oleh beberapa perusahaan ini tentu saja telah merubah struktus sosial yang ada di masyarakat.
Dalam proses produksi garam, lahan merupakan alat produksi yang sangat penting bagi petani garam karena diatas lahan itulah kegiatan produksi mereka lakukan. Oleh karena itu, struktur penguasaan lahan garam akan menentukan accessibity petani garam pada surplus atas praduksinya. Artinya, petani garam lahan sempit dan yang tidak menguasai lahan garam, aksesnya rendah bahkan tidak memiliki akses pada surplus dari produksinya dan sebaliknya petani yang menguasai lahan luas memiliki akses untuk dapat menikmati surplus dari produksi garam. Artinya,  Perusahaan- perusahaan yang masih bertahan telah mengusai lahan-lahan yang ada di Kabupaten Rembang. Sedangkan petani yang pada awalnya adalah petani yang mengolah garam pada lahannya sendiri, sekarang harus menjadi petani penggarap pada lahan yang pada awalnya adalah miliknya.
Kasus yang hampir sama juga terjadi di Kecamatan Losarang, Indramayu. Pertanian garam bukan lagi menjadi primadona mata pencaharian bagi masyarakat disana. Mereka hanya menjadikan usaha pertanian garam sebagai mata pencaharian sampingan. Mereka melakukan produksi garam hanya pada saat musim kemarau tiba. Namun sangat disayangkan karena pada umumnya petani garam di Losarang Indramayu termasuk dalam petani yang menyewa tanah atau lahan penggaraman atau yang menggarap tambak milik orang lain melalui sistem maro (Sarjono 2011). Yang menjadi pertanyaan adalah kemana para petani garam lokal. Ternyata para petani garam lokal hanya memiliki sedikit sekali dari lahan yang ada di daerah tersebut bahkan tidak memiliki sama sekali. Mereka banyak yang memutuskan merantau ke daerah lain akibat tak adanya lahan yang mereka kuasai untuk produksi garam. Mengenai keadaan ini, penulis setuju dengan pernyataan Darmawan sebagai berikut: “Bukan hanya lahan yang sempit, kehidupan ekonomi-sosial masyarakat bisa dilihat dari bentuk rumah masyarakat yang sangat sederhana tanpa memperhatikan sanitasi yang baik(Darmawan 2007).
Kasus di atas sudah cukup menjelaskan bahwa kebijakan impor garam yag ditetapkan pemerintah Indonesia telah membawa dampak negatif bagi petani garam indonesia. Jika tidak segera diatasi, dampak tersebut bisa mengakibatkan hal yang lebih parah lagi yaitu semakin jauhnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.



Dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk melakukan impor garam di Indonesia telah membawa dampak negatif bagi petani garam Indonesia yang sangat menggantungkan kehidupannya pada pertanian garam. Membludaknya impor garam yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan anjloknya tingkat harga garam nasional. Kualitas garam impor yang cenderung lebih bagus dari pada garam lokal, mengakibatkan masyarakat Indonesia lebih memilih untuk mengkonsumsi garam impor dengan harga yang relatif sama. Kedudukan petani garam semakin lemah oleh ketetapan harga garam yang sangat rendah oleh kementrian perdagangan nasional. Dan ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani garam Indonesia terutama petani garam kecil. Jatuhnya harga garam lokal berpengaruh langsung terhadap penghasilan mereka. Ekonomi mereka tentu saja akan semakin menghawatirkan jika impor garam ini tetap berlangsung. Kondisi ekonomi yang semakin terpuruk membuat para petani garam kecil akhirnnya memutuskan untuk beralih kepada usaha lain. Lahan pun akhirnya dikuasai oleh para pengusaha garam. Sehingga ketika mereka (petani garam kecil) memutuskan untuk kembali melakukan usaha pertanian garam, mereka sudah tidak memiliki lahan lagi dan akhirnya mereka hanya bisa menjadi buruh penggarap pada perusahaan-perusahaan garam. Dampak-dampak tersebut akan terus berkelanjutan kearah yang lebih serius jika tidak langsung ditangani oleh pemerintah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, banyak hal yang harus dilakukan yaitu: sebelum menetapkan suatu kebijakan (dalam kasus impor garam), pemerintah seharusnya mampu mempertimbangkan berbagai aspek terlebih dahulu terutama petani garam nasional. Jangan sampai merugikan petani garam lokal. Jika memang harus dilakukan impor, diharapkan tidak melebihi dari produksi garam Indonesia sehingga harga garam bisa tetap stabil. Adanya bantuan dari pemerintah untuk petani garam lokal dari aspek teknologi akan sangat membantu. Dengan adanya teknologi yang lebih bagus, diharapkan mampu memenuhi memenuhi kebutuhan garam nasional bahkan bisa melakukan ekspor. Selain pemerintah, petani garam sendiri juga harus berusaha untuk menjadi petani yang cerdas. Mereka harus terbuka pada teknologi baru yang diperkenalkan pemerintah. Sehingga dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan petani, kesejahteraan akan terwujud.







[BPS] Badan Pusat Statistik. 2003. Hasil produksi dan kebutuhan garam nasional.
Jakarta [ID]: BPS dan Ditjen PLS Depdiknas.
Darmawan W. 2007. Potret kehidupan sosial ekonomi di Kabupaten Indramayu. Jurnal
Universitas Pendidikan Indonesia [Internet]. [dikutip 8 November 2011: 23.10]. dapat diunduh dari:      
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/9/2005
Tentang Ketentuan Impor Garam. Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/1012007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/9/2005 tentang Ketentuan Impor Garam. Republik Indonesia.
Rochwulaningsih Y. 2007. Petani garam dalam jeratan kapitalisme: Analisis Kasus
Petani Garam di Rembang, Jawa Tengah. Jurnal [Internet]. [dikutip 8 November 2011: 21.35]. Dapat diunduh dari:
Sarjono MC. 2011. Menelusuri lintasan air penggaraman (kajian historis terhadap
pertumbuhan petani garam di Losarang Kabupaten Indramayu 1982-2008). [skripsi]. [Internet]. [dikutip 8 November 2011: 22.03]. dapat diunduh dari:
Sastaatmadja E. 2010. Suara petani. Bandung [ID]: Masyarakat Geografi Indonesia. Hal. 46-49.